Angka ketidakpuasan itu, katanya, masih jauh lebih tinggi bila dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia yang hanya 3 persen.Sedangkan di Hong Kong sudah tak memiliki masalah lagi dengan pengaduan listrik.Menurut Sudaryatmo, pengaduan itu mencakup tingkat pelayanan ataupun kualitas pelayanan kelis trikan yang diberikan kepada konsumen.“Aduan yang terjadi tidak hanya dari gangguan listrik seperti mati lampu, namun untuk konsumen yang belum mendapat aliran listrik pun kerap terjadi. Untuk wilayah Jabodetabek,baru 65 persen yang menikmati listrik. Sisanya belum menikmati setrum,” terang Sudaryatmo.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui,praktik penyimpangan oleh oknum PLN masih terjadi.Penyimpangan mulai dari masalah layanan pelanggan hingga soal pengadaan barang dan jasa (procurement).“Di pelayanan pelanggan itu nilainya kecil tapi banyak. Ini membuat citra buruk,”katanya.Nur mengakui, penyimpangan masih banyak terjadi di tingkat pelayanan jasa.Ia mencontohkan pemasangan listrik dan pengaduan gangguan konsumen.Menurutnya, jika ada petugas yang melakukan pungutan liar (pungli) untuk pelayanan jasa listrik,mestinya tidak diberikan.Karena itu,dia berjanji akan meminimalisir potensi kejadian-kejadian tersebut dengan mendorong konsumen untuk menggunakan layanan kelistrikan lewat sistem internet dan telepon.
“Peluang praktik korupsi akan besar jika ada pertemuan antara pelanggan dan pemberi layanan,” kata Nur.Dia juga berjanji akan menindak tegas oknum pegawainya yang melakukan pungli dalam jasa kelistrikan. Sanksinya, bakal langsung dipecat.“Kalau seandainya terjadi transaksi (pungli) itu dipecat,”tegasnya.Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk korupsi berskala besar,oknum yang menerima uang tip dari konsumen pun akan ditindak.Apalagi dirinya juga sering menerima aduan dari konsumen,salah satunya soal pemasangan listrik baru.
Nur bercerita,pernah ada pelanggan yang diminta biaya lebih untuk pemasangan baru.Setelah menerima laporan tersebut,dicek langsung.“Ternyata yang bersangkutan terbukti,saya lepas jabatannya,dibebastugaskan karena transaksinya belum terjadi.Kalau terjadi transaksi langsung dipecat,”tandasnya.Komisi VII DPR Rofi’ Munawar mengatakan,dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL),pelayanan listrik PLN juga harus diperbaiki.Jangan sampai ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat soal buruknya pelayanan listrik perusahaan pelat merah tersebut.
“Pungutan-pungutan liar juga harus sudah hilang,”katanya.Selain itu, rasio kata Rofi’,eletrifikasi listrik (ketersedian listrik) juga perlu ditingkatkan.Menurutnya,beberapa daerah masih mengalami rasio elektrifikasi yang masih rendah di bawah 60 persen seperti Sulawesi Tenggara (Sultra) 57,90 persen, Gorontalo 55,88 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 54,77 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 44,49 persen,bahkan Papua hanya mencapai 35,89 persen.“Rasio elektrifikasi listrik di 2013 pemerintah mentargetkan 77,65 persen,” tandas Rofi’.Pemerintah dengan Komisi VII DPR menyepakti subsidi kelistrikan 2013 sebesar Rp 78,63 triliun dibarengi dengan kenaikan 15 persen. Kenaikan itu akan dilakukan secara bertahap per tiga bulan sekali.Namun, TDL untuk golongan 450 VA dan 900 VA tidak dinaikan.
