Ketidak jelasan tentang pengumuman CPNSD Kabupaten Muna ternyata menjadi salah satu pemicu terjadinya Aksi Damai sekelompok orang yang konon terkaver dalam database 2010 sebagaimana tercantum dalam selebaran daftar nama honorer yang lolos verifikasi BKN. Selebaran itu telah tersebar di kalangan masyarakat Muna sejak beberapa hari lalu. Kelompok massa ini menamakan dirinya Gerakan Honorer 991 Kabupaten Muna.
Dalam Pernyataan sikapnya, mereka menyatakan 4 tuntutan, yaitu :
- Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk tidak lagi melakukan verifikasi ulang, mengganti atau menganulir data honorer 991 karena ini merupakan kebijakan pusat berdasarkan payung hukum yang jelas, yakni Surat Edaran MenPAN Republik Indonesia No. 5 tahun 2010.
- Meminta kepada LSM, BKD dan DPRD Kabupaten Muna, jangan pernah ada upaya untuk membatalkan hasil verifikasi tersebut, jika tidak ingin ada konflik horizontal terjadi di Kabupaten Muna.
- Mendesak kepada pihak kepolisian, dalam hal ini POLRES MUNA untuk segera menangkap para pelaku perampasan dokumen rahasia negara yang juga telah membeberkannya.
- Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk segera mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, sebelum terjadi Pertumpahan Darah di Tanah Muna ini....
Aksi damai yang digelar hari ini (14/12) arak-arakan massa mulai berjalan dari stadion Gelora Raha menuju Kantor DPRD Muna, yang rencananya setelah mengadakan orasi di Kantor DPRD Muna, mereka akan lanjut ke kantor BKD.
Di Kantor DPRD Muna, massa yang dipimpin yayat mulai berorasi, mengajukan beberapa poin tuntutan, yang pada akhirnya meminta Dewan untuk menjelaskan mengenai Kejelasa Database honorer 991. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Muna Harmini didampingi Laode Dirun,SE., di hadapan Gerakan Honorer 991 Kabupaten Muna, mengatakan bahwa DPRD sangat peduli dengan nasib para honorer 991, dan secara tegas menolak akan terjadi verifikasi ulang terhadap data bocoran yang sempat beredar di masyarakat muna itu.
Setelah orasi dirasa cukup, konvoi motor diperkirakan bisa berjumlah ribuan bergerak menuju Kantor BKD Muna. Di Kantor BKD Muna massa menyerukan hal yang senada dengan di Kantor Daerah. Mereka minta agar Kepala BKD Muna dapat memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan database honorer 991. Sayangnya Kepala BKD pada kesempatan itu tidak berada di tempat. Pejabat yang berada di Kantor BKD hanya Kepala Bagian Mutasi Bahnun dan Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Database Laode Matalana.
Tiga pejabat BKD yakni Samurabi (Kepala BKD), Bahnun dan Laode Matalana, menurut gerakan honorer 991 adalah pelaku yang mengacaukan (mengobrak-abrik) data honorer 991.
Akhirnya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Laode Matalana menemui massa dan menyatakan bahwa tidak akan ada verifikasi ulang terhadap daftar nama honorer hasil verifikasi dari BKN Pusat. Mendengar pernyataan ini, salah satu anggota aksi damai menerobos masuk mendekati Laode Matalana, dan menanyakan bahwa Apakah pernyataan Bapak tadi bisa dipertanggungjawabkan, mengingat tenaga honorer yang termasuk dalam honorer 991, khususnya untuk CPNSD Dinas Pendidikan sampai batas tanggal 15/12 besok diminta menyetor bukti fisik (kwitansi) pembayaran gaji honorer yang dibiayai dari APBN atau APBD. Karena kewalahan dengan keadaan yang terjadi, Laode Matalana terpaksa keluar kantor lewat pintu belakang, disertai dengan pengawalan ketat dari kepolisian.
Pada kesempatan lain, salah seorang pengurus KNPI Muna yang kebetulan saat itu berada di lokasi aksi damai gerakan honorer 991, sempat dikonfirmasi tim kontributor Radar Muna, sangat mendukung tuntutan gerakan honorer 991, dan dalam pernyataannya, beliau meminta kepada pihak BKD Muna untuk tidak melakukan verifikasi ulang data honorer yang termasuk dalam kelompok 991 itu, karena itu bukan kewenangan BKD melainkan kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Aksi damai berakhir dengan kekecewaan, tapi saat tulisan ini kami muat belum ada informasi mengenai aksi damai lanjutan.
