Menurut Bupati Muna dr.Baharuddin MKes, utang Muna mencecah hingga 84 miliar sesuai audit BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara.(br)
Pak Bupati melakukan kunjungan kerja di mana-mana dengan membawa beban utang begitu menumpuk dalam ceramah. Muna terancam bangkrut" Muna sedang sekarat...
Apakah kebangkrutan anggaran di kabupaten Muna disebabkan terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal sehingga pada saat yang sama,gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya.Lantas apakah hasil daerah Muna yang patut dibanggakan ?... Tak mengherankan, jika Muna terjerat utang kepada pihak ketiga dan perbankan guna menutup anggaran hingga miliaran rupiah. Apakah Muna telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sultra dan pusat untuk menutup defisit ?
Umumnya kebangkrutan suatu daerah karena disebabkan kegiatan penganggaran, dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, tidak efisien. Program kegiatan yang diagendakan terlalu banyak dan tidak disesuaikan dengan besar dana yang ada. ”Ini menunjukkan adanya mismanajemen. Perencanaan pembangunan yang ada tak jelas mau bagaimana. Semestinya ada penyesuaian antara program dan anggaran. Ini juga menunjukkan lemahnya kontrol.(br)
Apakah tekanan politik lokal membuat banyak program pemerintah Muna yang semestinya sudah dianggarkan terlebih dahulu terbengkalai dan harus dialihkan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan anggota legislatif. Eksekutif takut terhadap tekanan politik legislatif. Tarik ulur kepentingan ini membuat penyusunan program kegiatan dan pelaksanaannya kacau. Bidang yang semestinya diprioritaskan untuk dibiayai terbengkalai.
Pembangunana Muna memang sedang mandek, Target PAD 2011 sebesar Rp 19 Miliyar juga belum maksimal. Dan beberapa Anggota DPRD Muna juga melihat bahwa kinerja Bupati Muna saat ini masih Nihil Prestasi. "Jika Bupati hanya memikirkan utang melulu" tanpa gebrakan power maka tidak mustahil Muna akan bangkrut dan miskin.(br)
Anggota Panitia Anggaran DPRD Sultra dan juga saat ini sebaiknya membicarakan penyediaan anggaran untuk membantu mengatasi kebangkrutan anggaran di kabupaten Muna. DPR Sultra dan kabupaten Muna sebaiknya lebih fokus pada pembenahan anggaran dengan menerapkan anggaran berimbang, mengurangi birokrasi, dan mengefisienkan biaya operasional dinas.
