Wa Ode Nurhayati: Tangkap Staf Golkar

Begitu menyandang status tersangka kasus pemberian hadiah pembahasan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) APBN 2011 di Aceh senilai Rp 6 miliar, Anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati melawan. Politisi PAN ini mengancam membongkar aib parlemen. KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka, 9 Desember lalu. Perempuan politisi ini dijerat melanggar Pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 5 Ayat (2) dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5-6 persen dari Haris Andi Surahman untuk meluluskan anggaran di tiga kabupaten Aceh pada APBN 2011 berbiaya Rp 40 miliar. Dua daerah di antaranya, kemudian menerima program itu. Tersangka Wa Ode diduga telah menerima dana sekitar Rp 6 miliar sekitar Oktober-November 2010. "Saya akan sampaikan protes. Kenapa Saudara Haris bisa sampai di laporan KPK," tutur Wa Ode usai diskusi di Watung Daun Jakarta, Sabtu (17/12/2011). Wa Ode mengungkapkan, Haris adalah staf Fraksi Golkar. "Haris ini kan staf, bukan pejabat daerah. Saya ingin mengingatkan bahwa saya bicara tentang Aceh hingga Papua, itu masih dalam bingkai konstitusional. Dia hanya staf Fraksi Golkar, tapi bicara tentang Aceh dan Papua. Bagi saya tak lain dan tak bukan, dia calo," tegasnya. Wa Ode yang pernah membuka aduan korban mafia anggaran DPR ini mendesak KPK menangkap dan memeriksa Haris. Tujuannya, agar bisa dibuktikan dirinya menerima hadiah atau tidak melalui transfer di rekeningnya dari Haris. Uang itu diberikan Haris melalui staf Wa Ode, bernama Sefa Yulanda dengan cara transfer di Bank Mandiri Cabang DPR sembilan kali. Wa Ode tak menampik pernah menerima uang dari Haris, tapi dikembalikan lagi. Menurut informasi, tak semua uang dikembalikan. Wa Ode hanya mengembalikan Rp 2 miliar dari total komitmen fee Rp 6 miliar. Alasan pengembalian karena anggaran DPPID untuk Kabupaten Pidi Jaya gagal digolkan. Untuk kepentingan penyidikan, tiga orang yang diduga terkait kasus ini telah dicegah ke luar negeri. Mereka adalah pengusaha Haris, Ketya Gema MKGR Fahd A Rafiq dan staf Wa Ode bernama Sefa Yolanda. Alat Kekuasaan Pada pertemuan itu, Haris minta bantuan kepadanya agar mendapatkan proyek di daerah Papua dan Aceh. "Saya menolaknya dan justru menyarankan agàr dia menempuh prosedur yang ada," katanya. Wa Ode justru merasa coba disuap Haris. Percobaan suap itu akan dibeberkan ke penyidik KPK. "Ada percobaan suap dari Saudara Haris. Nanti saya sampaikan penyidik," tandasnya. Wa Ode tak merinci percobaan suap tersebut, namun ia memastikan percobaan suap terkait masalah PPID. "Tuduhan suap Rp 6 miliar itu tidak benar. Semuanya fitnah. Saya sudah print out rekening saya. Rekening saya transaksinya semua legal, tak ada transaksi mencurigakan. Di transaksi saya hanya ada uang keluar dan uang masuk, bahwa penyetornya dan penariknya Sefa (Staf Wa Ode)," jelasnya. Ia mengaku selama ini menggeluti usaha konveksi warisan orangtua. Perusahaannya sudah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LKHPN). "(Perusaahan konveksi) Itu benar, bisa dicek di Tanah Abang," tegasnya. Wa Ode mengaku mengenal Haris. Mereka pernah sama-sama jadi calon legislatif dari Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2009, tapi gagal. "Saya hanya pernah bertemu sekali. Dia datang ke ruangan saya," aku Wa Ode. Wa Ode percaya KPK tak akan menjadi alat kekuasaan dan politik. "Sebagai pejabat negara, saya menghormati proses hukum. Saya ihklas, tapi sebagai manusia biasa, nurani saya berontak. Nama saya tak pernah disebut-sebut lalu bisa jadi tersangka," keluhnya. Penetapan tersangka yang dialaminya, selain dianggap mengejutkan juga sarat kontroversi. Apalagi sebelumnya Wa Ode berjanji membongkar semua praktek mafia anggaran, khususnya di DPR. Aksi Wa Ode itu disebut-sebut berbuntut pada aksi teror.

Konon, Wa Ode diteror orang-orang suruhan pimpinan Banggar DPR. "Orangnya (menyebut nama pimpinan Banggar DPR) itu besar-besar pernah meneror Ibu Wa Ode ," ungkap sumber di Jakarta. Aksi teror bermula saat Wa Ode menjalani rapat bersama Banggar di Wisma DPR Bogor. Usai rapat, Wa Ode didekati orang-orang berbadan tegap. Tak berapa lama, Wa Ode diancam kalau membongkar praktek mafia anggaran. "Ibu Wa Ode diancam, kalau membongkar mafia anggaran akan ada apa-apa, sepertinya psikologis," kata sumber yang tak bersedia disebut identitasnya ini. Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng santai saat dikonfirmasi tentang teror itu. "Saya tak mau komentar terhadap isu atau statement murahan dan tak mempunyai nilai substansi," elaknya. Saksi Mangkir Kendati demikian, Wa Ode yakin ada yang tak beres dalam penetapan statusnya sebagai tersangka. Selain terkait Haris, ia menyebut adanya intervensi. Wa Ode mengaku pernah diminta mundur oleh mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK), Nudirman Munir. "Dia pernah datang ke fraksi, minta saya mengundurkan diri dari anggota DPR," ungkap Wa Ode tanpa menjelaskan alasannya. "Setelah itu, ada staf Pak Nudirman datang melobi," katanya. Sebelumnya, Wa Ode mengaku pernah diminta sejumlah uang oleh seseorang yang mengaku staf Nudirman. Uang yang dimaksud upaya damai, karena Wa Ode saat itu dilaporkan ke BK DPR karena menyebut ada pemain anggaran di Senayan. "Saya pernah didatangi jam dua malam oleh orang yang mengaku stafnya Pak Nudirman. Waktu itu beliau masih pimpinan BK untuk menghadap Pak Nudirman agar masalah saya cepat selesai di BK," tegasnya. Wa Ode mengaku punya rekaman yang minta dirinya menghitung berapa jumlah anggota BK untuk dibayar agar masalahnya ditutup. Apabila tidak, kasus tersebut akan diserahkan ke PPATK dan KPK. "Saya menolak karena hemat saya ini salah, banyak cara berterimakasih. Tidak selalu dengan uang. Nanti ini juga saya serahkan ke penyidik KPK," kata Wa Ode. Mengenai percobaan suap yang melibatkan stafnya, Sefa Yolanda, KPK telah dua kali melayangkan panggilan. "Dua kali dia tidak memenuhi panggilan KPK tanpa keterangan," kata Kabiro Humas KPK Johan Budi SP. Sefa diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan perkara suap alokasi anggaran DPPID yang menyeret Wa Ode. "Rencananya dipanggil lagi Senin (besok)," kata Johan. Mencermati bau mafia anggaran di DPR ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyatakan, mafia anggaran terjadi saat pembahasan hingga pelaksanaan anggaran. "Jangan dibantah lagi adanya mafia anggaran. Itu memang ada," tegasnya. La Ode menegaskan, tak asal bicara mafia anggaran yang menggerogoti harta negara. Dugaan kuat itu didapat setelah membuka pusat pengaduan mafia anggaran di DPD. "Saya punya datanya, ada nama-namanya tapi saya tak mau sebut," tegas senator asal Sulsel itu. Menurut La Ode, permainan anggaran tak hanya di DPR, juga di eksekutif. "Kuasa penggunaan anggaran di sana, penggunaan anggaran itu di kewenangan eksekutif. Di sana pun banyak penyimpangan dan permainan. Untuk itu penegak hukum, seperti KPK harusnya melakukan spionase. Jika tidak, sulit membongkar permainan anggaran ini," tuturnya.

Wa Ode Nurhayati: Tangkap Staf Golkar 2011-12-17T17:59:00-08:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown